Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi soal wacana menjadi penasihat Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jokowi mengatakan, dirinya saat ini masih menjadi presiden dan fokus bekerja.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Ini saya itu masih jadi Presiden sampai 6 bulan lagi lho. Masih presiden sekarang ini. Sekarang asih bekerja sampai sekarang ini, ditanyakan begitu,” kata Jokowi sambil terkekeh, dalam keterangan pers usai meninjau Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa, 14 Mei 2024.
Asal mula wacana
Adapun wacana soal Jokowi menjadi penasihat Prabowo sudah beberapa kali mencuat. Mantan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait awalnya yang menyebut wacana Jokowi akan menjadi penasihat Prabowo.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hal ini disampaikan pria yang disapa Ara itu dalam acara buka bersama dan santunan anak yatim bertajuk Aktivis Nasional dan Sahabat Bang Ara di The Acre jalan Hos Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat.
Ara menuturkan alasan relawannya mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ini lantaran pasangan calon nomor urut 02 itu akan melanjutkan program-program Jokowi.
"Sebab itu, Jokowi akan menjadi penasihat khusus bagi presiden dan wakil," kata Ara, Ahad, 7 April 2024, seperti dikutip dari Tempo.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga mengatakan bahwa Jokowi memungkinkan untuk menjadi penasihat khusus Prabowo. Bahlil mengingatkan dalam politik semua bisa terjadi.
“Ya kemungkinan semua terjadi. Selama dalam rangka konstitusional,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 8 April 2024.
Belakangan, Jokowi dimungkinkan untuk menjadi penasihat Prabowo melalui pengaktifan kembali lembaga Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengonfirmasi ini saat sesi wawancara cegat di kompleks DPR/MPR, kawasan Senayan, Jakarta Pusat, pada Ahad, 12 Mei 2024. Muzani mengatakan, saat ini semua kelembagaan tengah dikaji.
Muzani mengatakan ada beberapa lembaga yang mungkin sedang diperkuat. Tetapi ada beberapa kelembagaan yang sudah dipelajari untuk digabungkan dengan kementerian yang ada, atau dilebur, atau malah dilikuidasi.
"Ya, beberapa lembaga sedang dalam kajian-kajian termasuk dewan pertimbangan presiden," kata Muzani, yang juga Wakil Ketua MPR itu.
Selanjutnya: Ketua MPR usulkan DPA
Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet sebelumnya mengusulkan agar DPA kembali diaktifkan. Lembaga ini, kata Bamsoet, bisa menjadi bentuk formal presidential club yang ingin diinisiasi oleh Prabowo.
Dalam sambutan pelantikan Rektor Universitas Jayabaya, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024, Bamsoet menyoroti pentingnya membenahi berbagai persoalan Indonesia harus dimulai dengan membenahi Sumber Daya Manusia (SDM) partai politik yang merupakan hulu demokrasi.
Wakil Ketua Umum Golkar ini menyebut pada masa pemerintahan Orde Baru, keberadaan DPA sejajar dengan presiden sebagai lembaga tinggi negara. Namun pasca-amandemen keempat konstitusi dan bergulirnya reformasi, keberadaan DPA dihapuskan.
DPA dibentuk berdasarkan pada 16 UUD 1945. DPA dihapus melalui amandemen pada 2003 karena lembaga ini dianggap kurang efektif.
Sebagai gantinya, konstitusi melalui pasal 16 memberikan kewenangan kepada presiden untuk membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang.
Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Jokowi dibentuklah Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Jokowi akan mengakhiri masa pemerintahan pada 20 Oktober 2024, saat Prabowo dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024.
DANIEL A. FAJRI | AMELIA RAHIMA SARI
Pilihan Editor: Respons Jokowi Soal Potensi Jadi Penasihat Prabowo
Foto 
