Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Pendidikan

Jokowi Klaim Masyarakat Minta Pembangunan Jalan Tol Ditambah

Presiden Jokowi mengklaim mendapat banyak permintaan pembangunan jalan tol baru oleh masyarakat lantaran manfaatnya banyak dirasakan

24 Juli 2023 | 22.41 WIB

Presiden Joko Widodo  berbincang dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat berkunjung di PT Pindad (Persero), Malang, Jawa Timur, Senin, 24 Juli 2023. Presiden Jokowi berkunjung ke PT Pindad (Persero) untuk meninjau produksi alat utama sistem senjata (alutsista) sekaligus membahas besarnya potensi ekspornya. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Perbesar
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat berkunjung di PT Pindad (Persero), Malang, Jawa Timur, Senin, 24 Juli 2023. Presiden Jokowi berkunjung ke PT Pindad (Persero) untuk meninjau produksi alat utama sistem senjata (alutsista) sekaligus membahas besarnya potensi ekspornya. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengklaim mendapat banyak permintaan pembangunan jalan tol baru oleh masyarakat. Permintaan itu muncul lantaran manfaat dari tol yang dibangunnya banyak dirasakan oleh masyarakat.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

"Ini permintaan untuk pembangunan jalan tol itu tidak hanya di Jawa saja, tidak hanya di Jawa Timur saja, setiap saya ke daerah permintaannya selalu itu," ujar Jokowi usai meninjau Pasar Rakyat yang digelar di Lapangan Rampal, Kota Malang, Jawa Timur, Senin, 24 Juli 2023.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut Jokowi, keberadaan tol dilihat oleh para kepala daerah, gubernur, bupati, hingga wali kota bisa men-trigger titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Sebab, mobilitas orang dan mobilitas barang akan semakin cepat.

"Sehingga karena kebermanfaatannya dirasakan, banyak permintaan-permintaan," ujar Jokowi.

Jokowi menyebut pemerintah saat ini tengah memprioritaskan pembangunan di luar Jawa. Untuk pembangunan tol di Pulau Jawa sendiri, Jokowi masih mempersilakannya asalkan perhitungan investasinya layak.

Jika secara perhitungan internal rate of return (IRR) belum layak, lanjut Jokowi, maka pembangunan tol bisa diberikan lewat mekanisme penyertaan modal negara (PMN) ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau pembangunannya dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Semuanya masih dilihat, dikalkulasi, termasuk yang di Jawa Timur, termasuk yang di Malang," kata Jokowi. 

Bangun tol 1.848 kilometer

Selama 9 tahun menjabat sebagai Presiden, Jokowi telah membangun jalan tol hingga 1.848 kilometer. Jumlah ini lima kali lipat lebih luas dibanding era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sepanjang 350 kilometer. 

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat, dalam periode kepemimpinan Jokowi hingga Maret 2023, telah dibangun sepanjang 1.848,1 kilometer jalan tol, atau rata-rata dibangun 264,01 km per tahun. Sebelumnya di akhir 2014, total jalan tol yang beroperasi sepanjang 789,82 kilometer. Sehingga totalnya hingga Maret 2023 sepanjang 2.623,51 kilometer.

Kepala BPJT Danang Parikesit memaparkan, hingga Maret 2023 terdapat 70 ruas jalan tol operasi yang dikelola oleh 49 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dengan total panjang jalan tol 2.623,51 kilometer. Angka ini tumbuh signifikan dibandingkan akhir 2019 dengan panjang 1.298,3 kilometer. Hingga akhir 2024, ditargetkan akan tersambung jalan tol sepanjang 3.196 kilometer.

Dari total 2.623,51 kilometer jalan tol yang beroperasi tersebut, rinciannya adalah 1.716,15 km beroperasi di Pulau Jawa, 738,46 km di Pulau Sumatra, 97,27 km di Pulau Kalimantan, 61,46 km di Pulau Sulawesi, dan 10,07 km di Pulau Bali dan NTB.

 

M JULNIS FIRMANSYAH 

 

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus