Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Politik

Pusat Data Nasional Diretas, Apa Respons Presiden Jokowi?

Presiden Jokowi memerintahkan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh untuk mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN).

30 Juni 2024 | 14.36 WIB

Presiden Joko Widodo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 24 Juni 2024. Sidang kabinet paripurna tersebut membahas perekonomian Indonesia terkini. TEMPO/Subekti.
Perbesar
Presiden Joko Widodo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 24 Juni 2024. Sidang kabinet paripurna tersebut membahas perekonomian Indonesia terkini. TEMPO/Subekti.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi menanggapi peretasan Pusat Data Nasional (PDN) Sementara 2 dengan memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga untuk rapat terbatas terkait masalah tersebut di Istana Negara pada Jumat, 28 Juni 2024. “Ya terkait kemarin lah (serangan siber PDN), yang pasti akan melakukan evaluasi,” kata Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian kepada wartawan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Rapat juga dihadiri antara lain Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menkumham Yasona Laoly, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas, serta Direktur Network dan IT Solution Telkomsigma Herlan Wijanarko.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

PDN Sementara 2, yang dikelola oleh Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), diretas sejak 20 Juni 2024. Pusat data ini mengelola 73 data kementerian lembaga serta ratusan instansi milik pemerintah daerah. Kominfo dan BSSN yang bertanggung jawab atas PDN tersebut dinilai gagal menjaga objek vital dan strategis tersebut.

Dalam rapat, Jokowi disebut memerintahkan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh untuk mengaudit tata kelola PDN. “Nanti kami akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN. Tata kelolanya sama finansialnya,” ujar Yusuf. Pihaknya mengatakan belum bisa memastikan kapan proses audit selesai. “Secepatnya, the sooner the better. Ikan sepat ikan gabus, (makin cepat makin bagus),” ujarnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas dan Direktur Network dan IT Solution Telkomsigma Herlan Wijanarko enggan menyampaikan keterangan karena mengaku tidak berwenang menyampaikan isu itu. “Saya tidak bisa memberikan pendapat. Kita hanya betul-betul menyediakan infrastruktur sesuai dengan TOR yang diberikan oleh Kominfo,” kata Herlan saat ditemui usai rapat.

Sementara itu, Budi Arie Setiadi dan Hinsa Siburian menghindari wartawan usai rapat dengan Presiden Jokowi. Rapat internal soal PDN itu berlangsung pada pukul 14.00 WIB. Budi Arie dan Hinsa sempat melalui pintu depan Istana Negara sebelum bertemu Jokowi. Mereka mengatakan akan memberikan keterangan usai rapat.

“Ya tunggu dulu ya. Ini Baru mulai rapat. Pasti nanti kasih keterangan,” kata Budi Arie saat dicecar oleh jurnalis soal persiapan rapat. Namun, Mobil RI 36 yang dimiliki Menkominfo serta mobil dinas Kepala BSSN tidak lagi terparkir di halaman depan Istana Negara hingga pukul 16.00 WIB. Budi Arie dan Hinsa keluar dari pintu khusus negara (VIP) yang dikenal dengan pintu Bali.

PDN Sementara 2 dilaporkan mengalami peretasan yang membuat banyak layanan pemerintah tak dapat beroperasi sementara. Penyerangan tersebut diketahui berasal dari organisasi yang terafiliasi dengan LockBit, yakni LockBit 3.0. Peretas disebut meminta tebusan senilai US$ 8 juta atau setara Rp 131 miliar. Di sisi lain, pemerintah hanya memiliki cadangan data sekitar 2 persen.

DESTY LUTHFIANI | RR. ARIYANI YAKTI WIDYASTUTI | DANIEL A. FAJRI

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus