Menggenjot Pengesahan RUU Perampasan Aset

Pengesahan RUU Perampasan Aset ditargetkan sudah bisa disahkan pada Juni mendatang. Berharap bisa bergabung dengan FATF.

15 April 2023 | 00.00 WIB

Perbesar

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD (tengah) dan jajarannya memberi keterangan soal RUU Perampasa Aset di Kantor Menkopolhukam, Jakarta, 14 April 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Pemerintah menargetkan RUU Perampasan Aset disahkan pada Juni mendatang.
Pemerintah berharap bisa segera bergabung dengan FATF.
Demi mengembalikan uang negara yang dikorupsi.

JAKARTA – Pemerintah menargetkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana disahkan pada Juni mendatang. Pengesahan undang-undang ini menjadi prioritas karena pemerintah berupaya segera bergabung dengan The Financial Action Task Force (FATF) yang berpusat di Prancis.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

ruu-perampasan-aset

perampasan-aset

mahfud-md

rancangan-undang-undang-perampasan-aset

aset-koruptor

Avit Hidayat

Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Ronggolawe, Tuban, Jawa Timur. Bergabung dengan Tempo sejak 2015 dan sehari-hari bekerja di Desk Nasional Koran Tempo. Ia banyak terlibat dalam penelitian dan peliputan yang berkaitan dengan ekonomi-politik di bidang sumber daya alam serta isu-isu kemanusiaan.

Edisi 11 Mei 2025