Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf memastikan tak akan menggelar tandingan aksi 22 Mei mendatang. Pada hari itu kubu pendukung Paslon 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno akan menggelar aksi menolak penetapan hasil pemilu 2019.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami tidak akan melakukan aksi massa tandingan karena kami percaya sepenuhnya aparat TNI-Polri," ujar Wakil Sekretaris TKN Verry Surya Hendrawan saat dihubungi Tempo pada Ahad, 19 Mei 2019. Verry menilai TNI-Polri secara profesional telah mengukur, memetakan, dan melakukan langkah yang diperlukan agar suasana tetap aman dan kondusif.
Verry menyebut, pada hari itu, TKN tetap akan memantau proses penetapan hasil pemilu 2019 di suatu tempat. "Kami akan berkumpul bersama tim command control room meliputi ketua, sekjen dan bendahara bersama-sama mengikuti perkembangan penetapan KPU tersebut," ujar Sekretaris Jenderal PKPI ini.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti berpendapat, memang sebaiknya tidak perlu ada aksi tandingan, sebab berpotensi akan membuat situasi makin tidak kondusif.
"Biarkan saja dan ujungnya (peserta aksi) akan lelah dan capek sendiri. Sebab, dalam sebuah rezim yang mekanisme penyelesaian berbagai masalah sudah dibuat sedemikian transparan dan adil, cara-cara di luar cara-cara yang konstitusional akan menemui jalan buntu," ujar Rangkuti saat dihubungi terpisah.
Pemerintah pun, ujar Rangkuti, tidak perlu menambah situasi semakin runyam dengan menetapkan banyak orang sebagai tersangka pelaku makar.
Menjelang 22 Mei, kubu pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyerukan menolak penetapan hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum. Politikus Partai Berkarya yang juga mantan istri Prabowo, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, misalnya, mengatakan massa pro-Prabowo akan berunjuk rasa sejak sebelum hari penetapan. Menurut Titiek, kubunya tak akan membawa hasil penetapan tersebut ke Mahkamah Konstitusi, tapi menyuarakannya di jalanan.
Foto 
