TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan, asumsi-asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 sulit dijalankan karena harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak naik. “APBN Perubahan tidak serasi, BBM bersubsidi tidak bisa dinaikkan, tapi (asumsi) APBN Perubahan disetujui,” ujarnya Kamis 25 April 2012 kemarin.
Menurut dia, jika harga bahan bakar tak dinaikkan, subsidi energi bakal membengkak menjadi Rp 300 triliun. Dalam APBN Perubahan 2012, subsidi BBM ditetapkan sebesar Rp 137,3 triliun, subsidi listrik Rp 64,9 triliun, dan cadangan fiskal energi sebesar Rp 23 triliun. Dengan demikian, total subsidi energi sebesar Rp 225 triliun.
Untuk menghindarinya, kata Agus, pemerintah akan melakukan penghematan anggaran. Caranya, memblokir beberapa agenda yang dianggap bukan prioritas. Langkah lainnya adalah mencegah defisit anggaran membengkak, dengan melakukan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. Sebab, peningkatan penjualan mobil dan sepeda motor setiap tahun bakal memberi dampak peningkatan konsumsi.
Dia memperkirakan, kuota BBM bersubsidi tahun ini bakal melonjak melebihi kuota yang ditetapkan sebesar 40 juta kiloliter. “Tahun lalu saja membengkak hingga 41,73 juta kiloliter.” Untuk itu, Agus mendesak bahwa penghematan dan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi harus dilakukan. “Mei harus diumumkan,” kata Agus.
Meski anggaran belanja meningkat, kata dia, penerimaan negara juga ikut naik akibat kenaikan harga minyak mentah. “Pajak penghasilan migas meningkat.”
Agar penerimaan negara menjadi optimal, pemerintah bakal menekan biaya produksi (cost recovery) agar tidak melonjak. “Itu untuk menjaga penerimaan.” Sektor lain yang bakal dioptimalkan adalah penerimaan sektor mineral dan batu bara. “Keseluruhan untuk menjaga kesehatan fiskal.”
ALI NY | AKBAR TRI KURNIAWAN | PRIHANDOKO | M. ANDI PERDANA
Berita terkait:
Pendukung Anas Bentrok dengan Wartawan di KPK
Anas: Disudutkan Tak Harus Tersudut
KPK Diminta Usut Brotoseno dalam Kasus Wisma Atlet
Ditanya Hambalang, Anas Jawab Bukan Calo Tanah
PKS: KPK Harus Menahan Angelina Sondakh
Di Berlin, Komisi I DPR ke Pusat Fashion Lafayette
Video Protes PPI Jerman: DPR Seperti Orang Kampung
Inilah 10 Anggota DPR yang Ditolak di Jerman
PPI Jerman Tolak Kunjungan Anggota DPR