Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Sains

BJ Habibie Bilang Ingin Ketemu Jokowi, Mau Bahas Apa?

Presiden Indonesia ke-3, BJ Habibie, berencana akan menemui Presiden Jokowi untuk membicarakan sumber daya manusia dalam bidang teknologi dan riset.

10 Juli 2018 | 19.05 WIB

Presiden ketiga RI, BJ Habibie berjabat tangan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 13 Oktober 2015.  Dalam agenda biro pers hari ini, Jokowi bertemu Habibie pada pukul 12.00 WIB di Istana Merdeka. TEMPO/Aditia Noviansyah
Perbesar
Presiden ketiga RI, BJ Habibie berjabat tangan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 13 Oktober 2015. Dalam agenda biro pers hari ini, Jokowi bertemu Habibie pada pukul 12.00 WIB di Istana Merdeka. TEMPO/Aditia Noviansyah

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Indonesia ke-3, BJ Habibie, berencana akan menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membicarakan sumber daya manusia dalam bidang teknologi dan riset. Menurut Bapak Dirgantara tersebut Indonesia harus sumber daya manusia di bidang tersebut harus mendapatkan dua proses.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

"Pembudayaan sinergi positif dengan agama dan proses pendidikan yang output-nya dihasilkan dari iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi)," ujarnya setelah acara penganugerahan BJ Habibie Technology Award (BJHTA) 2018 di Auditorium BPPT, Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018. "Itu akhirnya akan menghasilkan orang terampil."

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut dia, semua elemen harus berorientasi pada produksi dalam negeri yang membiayai proses keunggulan, kerja sama dengan siapa pun harus saling menguntungkan. Para peneliti dan ilmuwan, kata Habibie, butuh pegangan dan peta yang menjadi garis besar.

"Peta itu kan dihasilkan oleh pemerintah, seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), parpol (partai politik), dan Dewan Riset Nasional, serta mereka manusia-manusia berpengalaman, baik dari industri maupun bidang lainnya berdasarkan kriteria," kata Presiden Indonesia ketiga itu.

Tambahannya adalah, Habibie menjelaskan, kalau ada Garis Besar Haluan Negara, berarti negara juga butuh Garis Besar Haluan Daerah. Sebab, banyak organisasi politik dari daerah yang dominan dengan kondisi alamnya, tapi manusianya tidak berkembang seperti di tempat lain. "Itu jadinya tidak sesuai dengan UUD (undang-undang dasar) kita, bahkan harus ada Dewan Riset Daerah," ucapnya.

"Kurang-lebih nanti ke situ pembahasannya dengan Pak Jokowi. Kita pasti mampu, kok," tuturnya. "Pembudayaan akan menghasilkan iman dan takwa yang seimbang. Kalau kita memiliki kualitas iman-takwa tinggi tapi penguasawan iptek negatif, ya, tidak bisa apa-apa, dan jika sebaliknya, maka bahaya itu."

Sebenarnya, menurut Habibie, banyak orang yang berkompeten di setiap bidang di Indonesia. Namun semuanya belum aktif di masyarakat dan pemerintahan sebagai satu tim yang harus bekerja sama dalam teknologi inovasi.

"Saya punya tujuh cucu biologis, tapi saya punya jutaan cucu intelektual," kata Habibie.

Simak kabar terbaru dari BJ Habibie dan Jokowi hanya di Tempo.co.

M. Khory Alfarizi

M. Khory Alfarizi

Alumnus Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Bergabung di Tempo pada 2018 setelah mengikuti Kursus Jurnalis Intensif di Tempo Institute. Meliput berbagai isu, mulai dari teknologi, sains, olahraga, politik hingga ekonomi. Kini fokus pada isu hukum dan kriminalitas.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus