atau cari berdasarkan hari
Sejak pertengahan Maret lalu, Tim Perumus Badan Pengkajian MPR menggelar rapat maraton membahas kajian Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Wacana menghadirkan kembali pokok-pokok haluan negara model GBHN sudah berlangsung lama.
Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjalin kerja sama salah satunya membahas PPHN.
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Andi Widjajanto disebut-sebut ikut terlibat menyusun kajian perubahan masa jabatan presiden.
Haluan Negara akan menjadi peta jalan yang memberikan arah bagi seluruh penyelenggara negara dalam mewujudkan cita-cita nasional.
Bamsoet menekankan pentingnya keberadaan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai visi negara dalam mewujudkan capaian Indonesia dalam 50 hingga 100 tahun ke depan.
NasDem mengatakan belum ada kondisi mendesak untuk menjalankan amandemen UUD 1945.
Partai Demokrat menilai amandemen UUD 1945 akan menyita sumber daya karena prosesnya membutuhkan partisipasi publik secara luas.
Ketua M Bambang Soesatyo menilai amandemen konstitusi jangan dianggap tabu. Sebab, di era reformasi amandemen UUD 1945 pernah dilakukan.
Benny menuding Bamsoet membohongi Presiden Jokowi dan publik lantaran menyampaikan seolah-olah PPHN akan diatur dengan Tap MPR.
Taufik Basari mengatakan amandemen UUD 1945 merupakan hal yang sangat fundamental sehingga harus benar-benar melibatkan masyarakat.
Feri mengatakan amandemen UUD 1945 amat berbahaya di tengah situasi politik yang sangat tidak demokratis seperti sekarang.
Jokowi mengatakan pandemi Covid-19 juga memberi hikmah kepada Indonesia.
