Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengaku sering memeriksa alokasi anggaran APBN maupun APBD. Menurut dia, realisasi anggaran beberapa program kerap jauh dari yang ditentukan lantaran lemahnya pengawasan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Banyak APBN dan APBD berpotensi tidak optimal. Perlu saya ingatkan pada semuanya, baik pusat maupun daerah, penggunaan anggarannya," ujar Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jakarta Timur, Rabu, 14 Juni 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Jokowi mencontohkan anggaran stunting sebesar Rp 10 miliar. Dia mengaku kaget saat mengecek rincian anggaran tersebut. Pasalnya, mayoritas anggaran tidak dialokasikan untuk belanja bantuan pangan seperti telur, susu, protein, sayuran.
Anggaran stunting, kata Jokowi, justru banyak mengalir untuk keperluan operasional. Dari total anggaran Rp 10 miliar, Jokowi menyebut sebanyak Rp 3 miliar mengalir untuk biaya perjalanan dinas. Kemudian untuk rapat sebanyak Rp 3 miliar dan penguatan pengembangan Rp 2 miliar.
"Kapan stuntingnya akan selesai kalo begini? Ini yang harus diubah semuanya," ucap Jokowi. Jokowi menilai seharusnya anggaran yang dialokasikan untuk bahan pangan pencegahan stunting sebesar Rp 8 miliar, baru kemudian sisanya untuk biaya lain.
Anggaran pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi sorotan Jokowi. Dia menyebut, di salah satu kabupaten ada anggaran penambangan UMKM dengan total Rp 2,5 miliar. Namun setelah dilihat rinciannya, Rp 1,9 dialokasikan untuk honor dan perjalanan dinas.
Selanjutnya: Sisanya, anggaran Rp 600 juta itu pun, menurut Jokowi....
Sisanya, anggaran Rp 600 juta itu pun, menurut Jokowi, masih tidak jelas. Dana tersebut dialokasikan untuk program-program yang dia nilai tidak konkret. "Mereka pakai istilah pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd. Yang langsung ajalah, kan mestinya untuk beli mesin, untuk pameran, jadi jelas," ucap Jokowi.
Lalu Jokowi menyebut hal yang serupa terjadi pada anggaran pembangunan balai penyuluhan pertanian di salah satu kabupaten. Anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 1 miliar. Namun setelah dicek, Rp 734 juta dari total anggaran dialokasikan untuk perjalanan dinas atau sebesar 80 persen.
"Ini sudah tidak bisa lagi dan inilah tugas berat BPKP," kata Jokowi. Jokowi mengingatkan bahwa BPKP bertugas untuk mengawasi hal tersebut, sehingga APBN dan APBD dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif.
Jokowi pun menegaskan orientasi pengawasan harus berada pada hasil, bukan prosedur. Jokowi meminta BPKP untuk mengawal, mengawasi, dan mengarahkan kementerian dan lembaga agar terhindar dari tindakan korupsi.
Pilihan Editor: Daftar Formasi CPNS 2023, Dibuka Untuk Satu Juta Orang Lebih
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
Foto 
