Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Bisnis

Jokowi Sebut Banyak Alokasi APBN dan APBD Tidak Optimal, Mulai dari Anggaran Stunting hingga UMKM

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengaku sering memeriksa alokasi anggaran APBN maupun APBD. Menurut dia, realisasi anggaran beberapa program kerap jauh dari yang ditentukan lantaran lemahnya pengawasan.

14 Juni 2023 | 13.29 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan operasional Jembatan Kretek II di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat, 2 Juni 2023. Dok. Istimewa
Perbesar
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan operasional Jembatan Kretek II di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat, 2 Juni 2023. Dok. Istimewa

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengaku sering memeriksa alokasi anggaran APBN maupun APBD. Menurut dia, realisasi anggaran beberapa program kerap jauh dari yang ditentukan lantaran lemahnya pengawasan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

"Banyak APBN dan APBD berpotensi tidak optimal. Perlu saya ingatkan pada semuanya, baik pusat maupun daerah, penggunaan anggarannya," ujar Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jakarta Timur, Rabu, 14 Juni 2023. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Jokowi mencontohkan anggaran stunting sebesar Rp 10 miliar. Dia mengaku kaget saat mengecek rincian anggaran tersebut. Pasalnya, mayoritas anggaran tidak dialokasikan untuk belanja bantuan pangan seperti telur, susu, protein, sayuran.

Anggaran stunting, kata Jokowi, justru banyak mengalir untuk keperluan operasional. Dari total anggaran Rp 10 miliar, Jokowi menyebut sebanyak Rp 3 miliar mengalir untuk biaya perjalanan dinas. Kemudian untuk rapat sebanyak Rp 3 miliar dan penguatan pengembangan Rp 2 miliar. 

"Kapan stuntingnya akan selesai kalo begini? Ini yang harus diubah semuanya," ucap Jokowi. Jokowi menilai seharusnya anggaran yang dialokasikan untuk bahan pangan pencegahan stunting sebesar Rp 8 miliar, baru kemudian sisanya untuk biaya lain. 

Anggaran pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi sorotan Jokowi. Dia menyebut, di salah satu kabupaten ada anggaran penambangan UMKM dengan total Rp 2,5 miliar. Namun setelah dilihat rinciannya, Rp 1,9 dialokasikan untuk honor dan perjalanan dinas. 

Selanjutnya: Sisanya, anggaran Rp 600 juta itu pun, menurut Jokowi....

Sisanya, anggaran Rp 600 juta itu pun, menurut Jokowi, masih tidak jelas. Dana tersebut dialokasikan untuk program-program yang dia nilai tidak konkret. "Mereka pakai istilah pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd. Yang langsung ajalah, kan mestinya untuk beli mesin, untuk pameran, jadi jelas," ucap Jokowi. 

Lalu Jokowi menyebut hal yang serupa terjadi pada anggaran pembangunan balai penyuluhan pertanian di salah satu kabupaten. Anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 1 miliar. Namun setelah dicek, Rp 734 juta dari total anggaran dialokasikan untuk perjalanan dinas atau sebesar 80 persen. 

"Ini sudah tidak bisa lagi dan inilah tugas berat BPKP," kata Jokowi. Jokowi mengingatkan bahwa BPKP bertugas untuk mengawasi hal tersebut, sehingga APBN dan APBD dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif.  

Jokowi pun menegaskan orientasi pengawasan harus berada pada hasil, bukan prosedur. Jokowi meminta BPKP untuk  mengawal, mengawasi, dan mengarahkan kementerian dan lembaga agar terhindar dari tindakan korupsi. 

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Riani Sanusi Putri

Lulusan Antropologi Sosial Universitas Indonesia. Menekuni isu-isu pangan, industri, lingkungan, dan energi di desk ekonomi bisnis Tempo. Menjadi fellow Pulitzer Center Reinforest Journalism Fund Southeast Asia sejak 2023.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus