Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean untuk memberikan klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN-nya. Pemanggilan itu buntut laporan dari seorang pengacara Eternity Lawfirm, Andreas, yang menduga Rahmady tak menyampaikan LHKPN dengan benar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kuasa hukum Rahmady, Luhut Simanjuntak, mengatakan kliennya akan memenuhi panggilan dari KPK itu. Dia menyebut Rahmady akan hadir bersama kuasa hukum dan istrinya, Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji yang juga Komisaris Utama PT Mitra Cipta Agro.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami datang. Istrinya juga akan mendampingi karena perusahaannya juga ikut diseret dalam laporan ini,” kata Luhut saat ditemui di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, pada Jumat, 17 Mei 2024. KPK telah menjadwalkan pertemuan dengan Rahmady pada Senin hari ini pukul 09.00.
Margaret mengatakan dirinya dengan senang hati akan mendampingi suaminya saat memberikan klarifikasi soal harta kekayaan di KPK. Dia menyebut suaminya juga meminta dia datang karena pemeriksaan di KPK bersinggungan dengan PT Mitra Cipta Agro.
“Saya dengan senang hati akan hadir,” kata Margaret.
Margaret menyebut usai mendapat undangan klarifikasi dari KPK, Rahmady menghubungi dirinya untuk membantu menjelaskan soal sumber harta yang menuai polemik. Dia menyebut seharusnya Rahmady tak diseret dalam kasus PT Mitra Cipta Agro karena tak ada hubungannya. Rahmady meminta Margaret menjelaskan karena dinilai berkompeten sekaligus bersinggungan langsung dengan perusahaan itu.
Kuasa hukum Rahmady, Luhut menjelaskan uang Rp 7 miliar yang disebut pelapor sebagai milik Rahmady yang dipinjamkan ke PT Mitra Cipta Agro pada 2017 silam tak benar. Dia menyebut uang Rp 7 miliar itu berasal dari pinjaman kolega istri dan orang tuanya, bukan bersumber dari Rahmady Effendy.
Dia menyesalkan kabar yang telah menyudutkan kliennya itu. Dia mengklaim PT Cipta Mitra Agro sepenuhnya bisnis Margaret dan tak melibatkan Rahmady.
“Itu bisnis istrinya. Pak Rahmady tak terlibat dalam bisnis ini, tapi dibawa-bawa namanya,” kata Luhut.
Luhut menduga laporan KPK ini hanya pengalihan isu karena klien pelapor sedang menghadapi laporan polisi di Polda Metro Jaya atas dugaan penggelapan uang perusahaan sebesar Rp 60 miliar. Laporan ini teregister dengan nomor LP/B/6652/XI/2023/SPKT/Polda Metro Jaya.
Dia menyebut pelaporan Kepala Bea Cukai Purwakarta itu ke KPK hanya dijadikan alat untuk menutup laporan itu. “Ini bargain saja. Kan Bea Cukai lagi ramai di masyarakat, makanya dibikin laporan ini,” kata dia.
KPK Bakal Periksa Dugaan Kejanggalan LHKPN Rahmady
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan telah mengonfirmasi institusinya telah memanggil Rahmady. Dia menyebut kejanggalan LHKPN tersebut adalah tentang adanya pinjaman yang jumlahnya melampaui harta kekayaan yang dilaporkan.Harta di LHKP Rp 6 miliar tapi bisa memberikan pinjaman hingga Rp 7 miliar.
"Makanya hartanya Rp 6 miliar tapi kok dilaporkan dia memberikan pinjaman sampai Rp 7miliar, kan enggak masuk di akal ya," kata dia di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan seperti dilansir dari Antara, Kamis, 16 Mei 2024.
Selain itu Pahala juga mengatakan KPK juga akan mengklarifikasi yang bersangkutan soal kepemilikan saham sebuah perusahaan.
Pahala menerangkan Menteri Keuangan telah menerbitkan peraturan yang mengatur investasi pegawai Kementerian Keuangan di perusahaan. Dalam aturan tersebut diatur mana jenis perusahaan yang diperkenankan dan mana yang tidak diperkenankan.
"Kita akan klarifikasi, karena istrinya ini yang komisaris utama. Jadi nama PT kan nggak disebut. ya nanti kita lihat di situ," ujarnya.
Kementerian Keuangan telah membebastugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean atas dugaan benturan kepentingan yang turut melibatkan keluarga yang bersangkutan. Ia dibebastugaskan sejak 9 Mei 2024.
Atas dasar hasil pemeriksaan internal tersebut, yang bersangkutan sudah dibebastugaskan,” kata Direktur Humas Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto di Jakarta, Senin, 13 Mei 2024.Keputusan tersebut guna mempermudah proses pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pilihan Editor: ICW Catat Sepanjang 2023 Ada 791 Kasus Korupsi, Meningkat Singnifikan 5 Tahun Terakhir
Foto 
