Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Guru besar Universitas Jambi Sihol Situngkir, tersangka kasus tindak pidana perdagangan oarang atau TPPO datang ke Bareskrim Mabes Polri pada siang ini, didampingi oleh 3 kuasa hukumnya. Sihol datang pada pukul 10.41 mengenakan jas berwarna hitam, kemeja putih, dasi merah, dan juga masker berwarna putih.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sihol mengatakan bahwa dirinya datang ke Bareskrim Polri karena murni menghormati panggilan yang ditujukan kepada dirinya. Ia menjadi tersangka dugaan TPPO di balik program ferienjob, pengiriman mahasiswa magang ke Jerman.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia menyampaikan mempunyai niat untuk mencerdaskan mahasiswa Indonesia dan merasa mempunyai peran memberi pesan kepada mahasiswa untuk mendorong memiliki pengalaman di luar negeri. “Karena ini kan sesuai dengan tujuan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka (MBKM) itu sendiri,” jelasnya. Tidak menyangka akan menjadi tersangka kasus TPPO karena tidak sesuai dengan KUHAP, mengingat pemeriksaan hanya sekali.
Pengacara Sihol Situngkir, Sandi Situngkir mengatakan kedatangan kliennya ke Bareskrim Mabes Polri untuk menjelaskan kepada penyidik, kejadian yang sebenarnya terjadi. Salah satunya terkait 33 Universitas, Sihol hanya mengunjungi 4 Universitas.
“Kalau sisanya siapa gitu, kami minta polisi menjelaskan itu,” kata Sandi di Bareskim Mabees Polri, Rabu, 3 April 2024.
Penjelasan Sihol di 4 Universitas, lanjut Sandi, hanya terkait ferienjob itu apa, dan diundang langsung oleh agensi Mina Mulia. Serta perihal Kampus Merdeka ia mengacu pada peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021. “Itu saja yang mau dijelaskan di Bareskrim,” ujarnya.
Perihal bukti yang dibawa, ia menyampaikan membawa dokumen yang berisi pertemuan di 4 Universitas dan peraturan perundang-undangan, serta kampus-kampus yang berhasil melakukan kegitan ferienjob dan tidak ada komplain.
“Ribuan orang Indonesia anggap saja mahasiswa yang sedang ikut di Jerman sekarang ini kami sependapat dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK),” jelas Sandi. Persoalan yang sebenarnya hanya tata kelola pengurusan.
