Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Hukum

Terbukti Terima Suap Rp 12 Miliar, Bupati Kebumen Divonis 4 Tahun

Hukuman bagi Bupati Kebumen nonaktif Yahya Fuad tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 5 tahun penjara.

22 Oktober 2018 | 16.57 WIB

Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, 19 Februari 2018. KPK langsung melakukan penahanan terhadap Mohammad Yahya Fuad, yang diduga menerima suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016.  TEMPO/Imam Sukamto
Perbesar
Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, 19 Februari 2018. KPK langsung melakukan penahanan terhadap Mohammad Yahya Fuad, yang diduga menerima suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016. TEMPO/Imam Sukamto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

TEMPO.CO, Semarang - Bupati Kebumen nonaktif M Yahya Fuad dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dalam kasus suap sejumlah proyek di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2016.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

"Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Hakim Ketua Antonius Widijantono pada Senin, 22 Oktober 2018.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hukuman tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 5 tahun penjara. Hakim juga menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp 300 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama 4 bulan.

Selain itu, hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap terdakwa selama 3 tahun terhitung setelah masa hukumannya selesai.

Dalam putusannya, hakim menyatakan terdakwa terbukti menerima suap yang totalnya mencapai Rp 12,03 miliar. Uang suap yang berasal dari fee sejumlah proyek tersebut dikumpulkan oleh sejumlah orang kepercayaan terdakwa yang kemudian digunakan untuk sejumlah keperluan.

"Uang tersebut diperuntukkan juga bagi program bina lingkungan yang antara lain diberikan kepada kapolres dan kepala kejaksaan negeri," kata Antonius.

Mantan Kapolres Kebumen Ajun Komisaris Besar Alpen disebut menerima Rp 1,7 miliar, sementara mantan Kepala Kejaksaan Negeri Syahroni menerima Rp 250 juta.

Dalam putusannya, hakim juga mempertimbangkan tentang penerimaan uang suap sebelum terdakwa dilantik sebagai bupati. Menurut hakim, penerimaan sebelum terdakwa dilantik merupakan rangkaian yang tidak terputus hingga akhirnya dilantik. "Hal tersebut merupakam rangkaian yang tidak bisa dipisahkan," kata Antonius.

Hakim juga menolak permohonan terdakwa untuk ditetapkan sebagai justice collaborator karena dinilai tidak memenuhi syarat sebagai saksi yang bekerja sama untuk mengungkap suatu terjadi tindak pidana.

Atas putusan tersebut, terdakwa langsung menyatakan menerima. Sementara jaksa masih menyatakan pikir-pikir.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus