Babak Baru Perampasan Tanah Masyarakat oleh Negara

Meski ketiga pasangan capres-cawapres tersebut sudah memaparkan rencana mereka untuk mengatasi konflik lahan sekaligus menuntaskan reforma agraria, pada implementasinya nanti, siapa pun yang terpilih akan menghadapi tantangan besar. Akar persoalannya berada pada sisi regulasi yang justru dibuat pada masa pemerintahan Jokowi.

Pada 8 Desember 2023, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2023 tentang perubahan Perpres Nomor 62 Tahun 2018 yang mengatur teknis penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional. Perpres baru ini menambah dua pasal baru dan merevisi enam pasal.

Dari segi substansi, Perpres Nomor 78 Tahun 2023 memperluas ruang lingkup proyek yang masuk dalam kategori pembangunan nasional. Sementara Perpres Nomor 56 Tahun 2017 spesifik ditujukan untuk proyek strategis nasional (PSN), kebijakan terbaru ini justru diperluas untuk kepentingan proyek-proyek di luar daftar PSN.

Selanjutnya, melalui Perpres Nomor 78 Tahun 2023 ini, pemerintah, dengan mengatasnamakan negara, juga bisa dengan leluasa mengambil alih tanah demi kepentingan proyek nasional. Bahkan, bila masyarakat ingin mempertahankan haknya, beban pembuktian diberikan kepada masyarakat, yakni dengan cara membuktikan keberadaan hak kepemilikan dan mendapat pengakuan dari pemerintah tingkat provinsi. Aturan ini memang menjamin adanya kompensasi berupa uang dan/atau permukiman kembali kepada masyarakat yang tanahnya diambil pemerintah. Namun hal itu tidak menutupi fakta bahwa regulasi tersebut membenarkan tindakan pemerintah dalam memindahkan paksa masyarakat, terutama masyarakat hukum adat, dari tanah leluhurnya.

Dari segi konstitusi, perpres itu bertentangan dengan dua putusan Mahkamah Konstitusi, yakni Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dan Putusan Nomor 3/PUU/2010. Putusan pertama menyatakan bahwa "hak menguasai negara" seharusnya diartikan sebagai penguasaan oleh negara dalam arti luas, yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat atas segala sumber kekayaan bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Bila merujuk pada putusan MK tersebut, tentu penerbitan Perpres Nomor 78 Tahun 2023 malah makin menjauhkan konsep kedaulatan rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam hal penguasaan hak atas tanah. 

Selanjutnya Putusan MK Nomor 3/PUU/2010 memberi penegasan tentang tolok ukur frasa “sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” yang terdapat dalam konstitusi. MK, melalui putusan tersebut, memberikan setidaknya empat prasyarat. Pertama, pemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat; kedua, tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam; ketiga, tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam; dan keempat, penghormatan terhadap hak rakyat secara turun-temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam. 

Dalam hal penerbitan Perpres 78 Tahun 2023, pemerintah justru seolah-olah tak mempertimbangkan keempat prasyarat tersebut. Alih-alih mengakomodasi, dalam peraturan tersebut pemerintah hanya menangkap partisipasi dan keinginan investasi, bukan keinginan masyarakat. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bahkan menilai peraturan tersebut ke depannya malah akan mempermudah penggusuran masyarakat adat dari tempat tinggal mereka. Sementara itu, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai, di balik judulnya yang humanis, perpres ini berorientasi untuk menghapus hak dasar rakyat atas tanah yang telah dijamin konstitusi dan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960.

Terbitnya perpres ini mempertegas posisi pemerintah yang makin tidak berpihak kepada masyarakat. Upaya mengedepankan meaningful participation dalam proses pembentukan regulasi benar-benar tidak pernah terjadi, sekalipun MK telah memberi penegasan bahwa partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berlakunya perpres ini tentu berpotensi memperpanjang daftar konflik agraria yang disebabkan oleh PSN, yang hingga kini jumlahnya sudah di luar angka wajar. Dalam rentang waktu 2015-2023, KPA mencatat setidaknya ada 73 konflik agraria akibat PSN yang terjadi di semua sektor pembangunan. Konflik ini merata, baik di sektor infrastruktur, pembangunan properti, pertanian, agrobisnis, pesisir, maupun pertambangan.

Di sektor infrastruktur saja, daftar konfliknya terus bertambah. Dari pembangunan Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat; penambangan batu andesit di Wadas, Jawa Tengah, untuk Bendungan Bener; proyek Movieland MNC Lido City, Sukabumi, Jawa Barat; pembangunan berbagai jalan tol, pembangkit listrik, dan bandar udara di beberapa daerah; hingga yang terakhir dan jadi perhatian khalayak adalah pembangunan Rempang Eco-city di Kepulauan Riau.

Konflik tersebut terus terjadi karena pola pikir pembangunan yang dikembangkan pemerintah hanya berdasarkan kepentingan investor. Sementara itu, kepentingan masyarakat hukum adat hanya dijadikan pertimbangan minoritas. Padahal tanah bagi masyarakat adat merupakan sesuatu yang sakral. Tanah, bagi mereka, bukan sekadar hubungan ekonomi dan tempat tinggal, tapi juga hubungan emosional bahkan spiritual. 

Mengutip kalimat Muhammad Afif dalam disertasinya yang membahas hukum adat, tanah bagi masyarakat adat pada dasarnya bukan untuk kepentingan komersial. Tanah merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup masyarakat adat serta menjaga budaya leluhur.

Namun semangat untuk melindungi tanah masyarakat tersebut tidak terlihat. Keberadaan Perpres Nomor 78 Tahun 2023 berpotensi menjadi alat untuk menghapus keberadaan masyarakat adat demi ambisi proyek strategis nasional, walaupun keberadaan masyarakat adat sebagai penguasa hak atas tanah diakui secara konstitusional. Karena itu, pemerintah seharusnya meninjau ulang dan mencabut perpres tersebut. Paling tidak oleh pemerintah yang baru nanti. 

PENGUMUMAN

Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebutkan lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan nomor kontak dan CV ringkas.