UU Penelantaran Negara

Dari UU Pertahanan Negara itu, hanya satu yang diturunkan menjadi undang-undang organik, yakni tentang kewajiban warga negara turut serta dalam pertahanan negara dan penyelenggaraan wajib militer (UU No. 66/1958). Selebihnya, enam urusan diabaikan: wajib latih, tentara sukarela, pendidikan pendahuluan pertahanan rakyat, hubungan kekuasaan militer dengan pemerintah di masa perang, kedudukan hukum anggota angkatan perang, dan demobilisasi beserta segala akibatnya.