Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani berharap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md punya waktu panjang untuk membahas transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan. Dia menilai publik perlu penjelasan lengkah dari Mahfud perihal transaksi yang disebut tindak pidana pencucian uang tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Kami berharap Pak Mahfud menyediakan waktu yang dibutuhkan untuk rapat pembahasan persoalan transaksi mencurigakan ini, sebagai orang yang pernah duduk jadi anggota DPR, tentu Pak Mahfud juga memahami kadang rapat di DPR ini bisa panjang,” kata Arsul lewat pesan teks, Ahad, 26 Maret 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Arsul mengatakan hal tersebut untuk menanggapi tantangan yang disampaikan Mahfud melalui akun Twitternya. Mahfud mengatakan akan memenuhi undangan rapat dari Komisi III DPR perihal transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kemenkeu. Mahfud meminta sejumlah anggota komisi hukum DPR untuk hadir dalam rapat itu. Permintaan itu salah satunya ditujukan kepada Arsul. “Jangan cari alasan absen,” ujar Mahfud.
Mahfud merupakan orang pertama yang mengutarakan temuan transaksi diduga TPPU Rp 349 triliun di Kemenkeu kepada publik. Pernyataan ini sempat menciptakan polemik di masyarakat. Mahfud beberapa kali menjelaskan bahwa temuan tersebut bukanlah korupsi yang dilakukan pegawai Kemenkeu, melainkan transaksi mencurigakan berbau pencucian uang.
Arsul menyambut baik pernyataan Mahfud tersebut. Anggota DPR fraksi PPP ini beranggapan pernyataan Mahfud itu merupakan tekad untuk menuntaskan persoalan ini sebaik-baiknya. Menurut Arsul, persoalan transaksi mencurigakan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui pertemuan antara Menkopolhukam, Menteri Keuangan dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Ketiga pihak itu sempat mengadakan pertemuan dan diakhiri dengan konferensi pers pada Senin, 20 Maret 2023 mengenai persoalan transaksi ini. Namun, menurut Arsul, persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan pertemuan yang diakhiri dengan konferesi pers tersebut.
“Publik perlu dicerahkan dengan jelas apa yang sebetulnya menjadi isu sentral dan bagaimana rencana lanjutan dari transaksi mencurigakan ini,” kata dia.
Menurut Arsul, rapat dengan Mahfud ini juga bertujuan sebagai evaluasi dari DPR terhadap kerja Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diketuai oleh Mahfud. Dia mengatakan DPR perlu tahu apakah komite ini sudah bekerja sesuai dengan aturan hukum dan telah mempraktikan cara pemberantasan TPPU yang terbaik yang bisa dilakukan.
Arsul berharap rapat yang akan digelar antara DPR dengan Mahfud itu akan memperjelas persoalan transaksi Rp 349 triliun, termasuk rencana jangka panjang pemerintah dalam memberantas TPPU.
“Jadi tidak sekedar kemudian dapat tepuk tangan, pujian atau narasi positif dari warganet, nah terus persoalannya menguap begitu saja,” kata dia.
Foto 
