Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Politik

Fahri Hamzah Nilai Janji PKS soal Pajak Motor Tak Didasari Kajian

Fahri Hamzah menduga janji itu hanya bertujuan untuk mendongkrak popularitas PKS.

26 November 2018 | 14.50 WIB

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Rabu, 2 Mei 2018 TEMPO/Andita Rahma
Perbesar
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Rabu, 2 Mei 2018 TEMPO/Andita Rahma

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menilai wacana penghapusan pajak kendaraan sepeda motor dan pemberlakuan surat izin mengemudi seumur hidup yang digaungkan Partai Keadilan Sejahtera tak memiliki dasar. Fahri mengkritik, usulan ini tak didasarkan kajian terlebih dulu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Kajiannya justru (jumlah pengguna) motor itu harus dikurangi," ujar Fahri kepada wartawan di kompleks gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 26 November 2018.

Wacana yang lantas akan diusulkan menjadi rancangan undang-undang ini mulanya dicetuskan oleh Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera Almuzzammil Yusuf. Almuzzammil mengatakan langkah PKS menghapus pajak kendaraan bermotor dan memberlakukan SIM seumur hidup ini penting untuk kepentingan masyarakat kelas bawah.

Apalagi, Almuzzammil menilai, pajak kendaraan bermotor tidak signifikan bagi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Janji PKS lantas akan ditepati bila partai tersebut menang dalam Pemilu 2019.

Fahri menduga janji itu hanya bertujuan untuk mendongkrak popularitas PKS. Namun, ujar Fahri, caranya justru keliru. Sebab, wacana PKS ini tak sejalan dengan langkah pemerintah memajukan peradaban. Negara yang maju, ujar dia, seperti Singapura, justru sudah meminimalisasi pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor.

Salah satu cara yang diterapkan Singapura ialah dengan menetapkan harga pajak yang tinggi. Fahri juga menilai, majunya sebuah negara ditandai dengan peradaban transportasi massal yang membaik. Bukan dengan menjamurnya jumlah kendaraan sepeda motor.

Bila pajak jenis sepeda motor dihapus, Fahri menduga akan terjadi peningkatan jumlah penggunanya. Hal ini pun malah berisiko terhadap peningkatan jumlah kecelakaan. Ia menyebut, 76 persen kecelakaan berasal dari kendaraan sepeda motor. "Jadi motor ini sebenarnya kendaraan yang sebaiknya dikurangi dari waktu ke waktu, bukan di tambah jumlahnya," ucapnya.

Francisca Christy Rosana

Lulus dari Universitas Gadjah Mada jurusan Sastra Indonesia pada 2014, ia bergabung dengan Tempo pada 2015. Kini meliput isu politik untuk desk Nasional dan salah satu host siniar Bocor Alus Politik di YouTube Tempodotco. Ia meliput kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke beberapa negara, termasuk Indonesia, pada 2024 

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus