Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman mengkritik tidak adanya limitasi isu dan waktu dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Ini adalah cek kosong dan jalan pintas menuju otoritarianisme," kata Sohibul dalam surat terbuka tentang Perpu Corona untuk Jokowi, Jumat, 3 April 2020.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia menilai hal itu dapat membahayakan sistem keuangan dan sistem pemerintahan Indonesia. “Perpu ini akan menyuntik mati demokrasi kita.”
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Perpu Nomor 1 Tahun 2020 itu tak hanya mengatur penanganan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19, tetapi juga ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Menurut Sohibul, limitasi isu dan waktu harus ada dalam diskresi yang tercantum dalam Perpu Corona itu.
Sohibul juga mengingatkan Perpu 1 Tahun 2020 itu berpotensi mengulang kembali skandal BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). "Moral hazard akan terbuka lebar dan cost of crisis yang akan ditanggung oleh negara akan sangat tinggi," ujar dia.
