RUU Warisan DPR Lalu dalam Program Legislasi Nasional 2025. Apa yang Harus Diawasi?

RUU kontroversial yang tertunda masuk dalam daftar Prolegnas 2025-2029. Sejumlah pegiat mendorong pembahasan ulang.

21 November 2024 | 00.00 WIB

Perbesar

Rapat Paripurna DPR Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, dengan hasil menyetujui 41 RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025 dan 176 RUU Prolegnas jangka menengah 2025-2029 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 19 November 2024. ANTARA/Galih Pradipta

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

DPR telah menetapkan 176 RUU masuk dalam daftar Prolegnas 2025-2029.
RUU Pilkada yang berstatus tundaan atau carry over masuk Prolegnas meski bukan prioritas 2025.
DPR memastikan akan membahas ulang rancangan undang-undang meski berstatus carry over.

BADAN Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menuntaskan penyusunan laporan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas 2025. Ketua Baleg DPR Bob Hasan membacakan laporan ini dalam rapat paripurna pada Selasa, 19 November 2024.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

program-legislasi-nasional-prolegnas

prolegnas

baleg-dpr

dpr

kaesang

pilkada

Nandito Putra dan Annisa Febiola berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Eka Yudha Saputra

Alumnus Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Bergabung dengan Tempo sejak 2018. Anggota Aliansi Jurnalis Independen ini meliput isu hukum, politik nasional, dan internasional

Edisi 11 Mei 2025