Tinggi Gunung Seribu Janji

Hingga tahun keempat berkuasa, pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla belum melunasi janji kampanye menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat. Tak berniat membawanya ke pengadilan, pemerintah ingin masalah itu selesai dengan rekonsiliasi dan tanpa permintaan maaf. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyorot peran Wiranto.

19 Oktober 2018 | 00.00 WIB

Perbesar

Pejalan kaki melewati mural #MenolakLupa di kawasan Gunung Batu, Bogor, Jawa Barat, 21 September 2018. -ANTARA/Arif Firmansyah

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

PERNYATAAN Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto begitu membuka rapat di kantornya, pertengahan Juli lalu, mengejutkan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik. Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan sejumlah lembaga, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tersebut, Wiranto mengatakan kasus pelanggaran HAM berat akan diselesai-kan melalui mekanisme non-yudisial alias tanpa proses pengadilan.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

ham

pelanggaran-hak-asasi-manusia-ham-di-masa-lalu

Devy Ernis

Bergabung dengan Tempo sejak April 2014, kini staf redaksi di Desk Nasional majalah Tempo. Memimpin proyek edisi khusus perempuan berjudul "Momen Eureka! Perempuan Penemu" yang meraih penghargaan Piala Presiden 2019 dan bagian dari tim penulis artikel "Hanya Api Semata Api" yang memenangi Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2020. Alumni Sastra Indonesia Universitas Padjajaran.

Edisi 19 Oktober 2018