Begini Rincian Perhitungan Korupsi Timah yang Bikin Negara Rugi Rp 300 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang dakwaan untuk tiga terdakwa dalam perkara korupsi izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada Rabu, 31 Juli 2024. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membeberkan rincian perhitungan kerugian negara sebesar Rp 300 triliun yang disebabkan karena dugaan kasus rasuah tersebut.

Sidang tersebut mengadili tiga terdakwa. Mereka adalah mantan Kepala Dinas ESDM Kepulauan Bangka Belitung pada 2015-2019 Suranto Wibowo, mantan Kepala Bidang Pertambangan Mineral Logam pada Dinas ESDM Bangka Belitung periode 2021-2024 Amir Syahbana, dan Eks Plt. Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung Rusbani.

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Amir, Rusbani, dan Suranto merugikan keuangan negara sebesar Rp 300 triliun (Rp 300.003.263.938.131,14). Ia menjelaskan kerugian itu berasal dari laporan hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PE.04.03/S-522/D5/03/2024 yang terbit pada 28 Mei 2024.

“Kegiatan penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk sejak 2015 sampai 2022 mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 300 triliun juga dikarenakan Suranto Wibowo, Rusbani, dan Amir Syahbana tidak melakukan pembinaan dan pengawasan secara benar,” ujar Ketua Tim JPU Ardito Muwardi.

Menurut jaksa, kerugian negara atas kasus itu terdapat dalam kerjasama penyewaan alat hingga pembayaran bijih timah. Selain itu, berdasarkan hitungan ahli lingkungan hidup, negara juga mengalami kerugian sebesar Rp 271 triliun akibat kerusakan lingkungan dari penambangan ilegal tersebut.