Perbesar
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Pengesahan revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan cenderung tertutup dan tak transparan.
Undang-undang tersebut diduga untuk melegalkan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.
Karena bermasalah secara proses dan substansi, undang-undang ini mesti digugat ke MK.
Pengesahan revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Revisi UU PPP) merupakan contoh praktik legislasi ugal-ugalan di negeri ini. Dibahas secara kilat dan minim partisipasi publik, undang-undang yang melegalkan ketentuan omnibus law ini sarat kepentingan untuk memuluskan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
