Revisi Ugal-ugalan demi Omnibus Law

DPR mengubah UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) demi memuluskan omnibus law UU Cipta Kerja. Padahal Mahkamah Konsitusi menilai omnibus law cacat formal.

9 April 2022 | 00.00 WIB

Perbesar

Suasana rapat kerja di Badan Legislasi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 6 April 2022. Tempo/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Revisi UU PPP dinilai hanya untuk mengakomodasi kesalahan dalam proses pembahasan UU Cipta Kerja.
DPR dan pemerintah didesak fokus menaati putusan MK yang meminta revisi UU Cipta Kerja.
DPR kerja maraton di akhir pekan untuk menuntaskan revisi UU PPP.

JAKARTA — DPR hendak merombak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) demi mengakomodasi terminologi omnibus law. Rencana revisi UU PPP itu disebut sebagai upaya ugal-ugalan parlemen dan pemerintah untuk melegitimasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

revisi-uu-ppp

uu-cipta-kerja

omnibus-law

dpr

revisi-uu-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-ppp

Avit Hidayat

Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Ronggolawe, Tuban, Jawa Timur. Bergabung dengan Tempo sejak 2015 dan sehari-hari bekerja di Desk Nasional Koran Tempo. Ia banyak terlibat dalam penelitian dan peliputan yang berkaitan dengan ekonomi-politik di bidang sumber daya alam serta isu-isu kemanusiaan.

Edisi 18 Mei 2025