Perbesar
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ide kontroversial ini dimulai dari Riau. Wilayahnya yang sebagian berupa lautan, dan berada di Selat Malaka, membuat pemerintah daerah provinsi itu menganggarkan dana pembelian kapal untuk patroli. Ide ini disambut baik TNI Angkatan Laut, yang selama ini tak punya armada memadai untuk menjaga laut Indonesia yang begitu luas. Hanya, ide tersebut dinilai bakal mendelegitimasi kewenangan pertahanan dan keamanan, yang seharusnya di tangan pemerintah pusat.
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
